JURNAL IT - Pemerintah Rusia mengumumkan pembatasan sebagian layanan panggilan suara di WhatsApp dan Telegram sebagai langkah terbaru memperketat kendali terhadap internet.
Kebijakan ini disampaikan oleh badan pengawas media dan internet Roskomnadzor yang mengklaim pembatasan diperlukan untuk memerangi penipuan, pemerasan, hingga perekrutan warga dalam aksi sabotase dan terorisme.
Roskomnadzor menuduh pemilik kedua platform mengabaikan permintaan berulang untuk mengambil langkah pencegahan.
WhatsApp menilai tindakan Rusia sebagai upaya melanggar hak masyarakat dalam berkomunikasi secara aman, menyebut pemblokiran ini berpotensi memutus akses bagi lebih dari 100 juta pengguna di negara tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi panjang Kremlin dalam mengontrol dunia maya.
Selama bertahun-tahun, Rusia memberlakukan undang-undang ketat, memblokir situs dan platform yang menolak tunduk, serta mengembangkan teknologi untuk memantau dan memanipulasi lalu lintas internet.
Meski pengguna masih bisa mengakses layanan melalui VPN, pemerintah juga rutin memblokir jaringan tersebut.
Pada musim panas lalu, akses internet seluler di berbagai wilayah dibatasi dengan alasan mencegah serangan drone Ukraina, namun pakar menilai itu sekadar alasan untuk memperluas kendali digital.
Kementerian Pembangunan Digital dan Komunikasi Rusia kini tengah menyiapkan daftar putih situs dan layanan penting yang masih bisa diakses saat pemadaman internet diberlakukan.
Di Crimea, wilayah yang dianeksasi Rusia pada 2014, pembatasan internet seluler bahkan disebut dapat berlangsung tanpa batas waktu.
Bulan lalu, Rusia mengesahkan undang-undang yang memberi sanksi pada warga yang mencari konten terlarang.
Pemerintah juga mendorong penggunaan aplikasi pesan nasional bernama MAX buatan VK, yang diatur untuk berbagi data pengguna dengan pihak berwenang jika diminta.
Aplikasi ini akan dipasang wajib di semua ponsel baru dan direkomendasikan untuk lembaga negara, pejabat, serta pelaku usaha.
MAX dipromosikan sebagai platform serba guna mulai dari layanan pesan, pembayaran, hingga akses layanan pemerintah.
Meski baru dirilis versi beta, TASS melaporkan lebih dari dua juta orang telah mendaftar pada Juli lalu.
Pemerintah menyatakan akses panggilan suara WhatsApp dan Telegram akan kembali dibuka jika kedua platform mematuhi hukum Rusia.
Untuk saat ini, pembatasan hanya berlaku pada layanan panggilan audio, sementara fitur pesan teks masih berfungsi.
Kebijakan tersebut dampaknya akan signifikan mengingat kedua platform tersebut menjadi sarana komunikasi utama masyarakat.
Pembatasan serupa dapat memicu perdebatan soal kebebasan digital, keamanan data, dan ketergantungan pada aplikasi asing di tengah tren adopsi platform lokal.(*)
0 Komentar