JURNAL IT - Kultur birokrasi yang terpengaruh oleh ideologi penguasa telah menciptakan lingkungan di mana politik dan bisnis menjadi bagian integral dari birokrasi. Ini mengakibatkan efek berantai yang beragam.
Birokrasi dibentuk untuk mendukung keberlanjutan kekuasaan, sehingga aturan dan prosedur dapat diciptakan untuk memelihara sumber pendanaan politik. Akibatnya, terbentuklah "politik birokrasi" yang terstruktur dengan baik oleh "bisnis birokrasi".
 |
| Aturan dan prosedur dapat diciptakan untuk memelihara sumber pendanaan politik, akibatnya terbentuklah politik birokrasi. |
Politik birokrasi ini tidak hanya untuk kepentingan penguasa pusat dan daerah, tetapi juga menjadi etos individu birokrat. Tidak heran jika birokrasi di negara ini memiliki ciri-ciri negatif, seperti kompleks, rumit, dan mahal. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi sering terjadi.
Seharusnya birokrasi berfungsi sebagai pelaksana tujuan mulia rakyat yang tercermin dalam tujuan negara.
Ideologi birokrasi seharusnya berlandaskan kepentingan negara.
Menurut beberapa ahli tata negara, tujuan negara adalah "complete happiness" atau kesejahteraan yang komprehensif (baik jasmani maupun rohani).
Buku "Negara Utama" karya Charles E. Merriam juga menyebutkan tujuan negara yang meliputi keamanan eksternal, ketertiban internal, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan.
Birokrasi yang berideologi kepentingan negara tidak akan memihak satu kelompok dengan mempermudah mereka dan mempersulit kelompok lain. Model birokrasi ini akan memiliki ketahanan dan fleksibilitas yang kuat.
Birokrasi telah terpengaruh oleh kekuasaan dan kepentingan, yang menghasilkan kultur birokrasi negatif. Birokrasi yang seharusnya berfungsi untuk mewujudkan tujuan negara dan melayani masyarakat, malah terjerat dalam politik dan bisnis yang merugikan.
Selain memiliki prosedur yang jelas, birokrasi semacam ini akan lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan diperkuat oleh aparatur yang profesional.
Namun, saat ini, birokrasi cenderung menjadi lembaga yang terlembaga di dalam sistem pemerintahan, selain lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Padahal, semua lembaga negara seharusnya bergerak menuju tujuan negara yang telah ditetapkan.
Birokrasi seharusnya menjadi penunjang untuk memudahkan dan memperindah tugas dalam mencapai tujuan negara.
Namun, faktanya, rekruitmen aparatur birokrasi sangat rentan terhadap kepentingan politik, dan banyak aparatur yang lebih cenderung berorientasi pada bisnis daripada pada pelayanan. Hal ini disebabkan oleh sistem rekruitmen yang manipulatif dan efek politik birokrasi yang mempengaruhi individu dalam birokrasi.(*)
Lanjut Bagian 3: Rahasia di Balik Birokrasi #3: Tantangan dan Akar Masalah Birokrasi Negeri Kita
0 Komentar